Pembangunan Infrastruktur Pemkot Tangerang Terus Berjalan, Dinas Pertanahan Siap Fasilitasi Pengadaan Lahan

tppinews.com, TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang melalui dinas pertanahan mempunyai peran penting dalam proses pembangunan infrastruktur. Terlebih sangat memebantu pemerintah daerah (Pemda) dalam hal pembebasan lahan.

Ya, Dinas Pertanahan Kota Tangerang yang terdiri dari dua bidang diantaranya, bidang yang memfasilitasi administrasi pengadaan tanah milik Pemda serta bidang advokasi dan pengawasan tanah milik Pemda.

Darusman, Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi mengatakan, Dinas Pertanahan memfasilitasi semua proses pengadaan tanah yang dilakukan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Kita mendorong SKPD lain yang membutuhkan lahan untuk menyusun dokumen perencanaan. Jadi SKPD itu membutuhkan tanah untuk tugas pokoknya, dan perencanaan lima tahun kedepan supaya bisa masuk RPJMD. Nantinya, apabila pejabatnya ganti, kalau dokumennya sudah ada, maka
tugasnya akan dilanjutkan,” kata Darusman saat di temui diruang kerjanya Selasa (27/02).

Ia menerangkan, terdapat tiga tahapan pokok administrasi, yakni tahap penyusunan dokumen perencanaan, tahap persiapan dan ketiga tahap
pelaksanaan. Tahap penyusunan dokumen perencanaan ini mencakup rangka acuan kerja, apa dan berapa tanah yang dibutuhkan serta maksud dan tujuan pembangunan di tanah tersebut.

“Ada pertimbangan tertentu untuk
mengajukan administrasi pengadaan tanah dan tidak bisa sembarangan,
harus ada kejelasan tujuan pengadaan tanah itu digunakan untuk apa,”
tegasnya.

Untuk tahap persiapan sambung Darusman, mencakup penyusunan surat menyurat, membuat SK tim, serta menyusun tim yang terlibat dalam
pengadaan tanah tersebut.

“Setelah itu dilakukan sosialisasi ke warga untuk pembebasan lahan, sekaligus sambil berjalannya proses pengajuan anggaran,” terangnya.

Setelah itu akan ada tim appraisal untuk menilai harga bidang tanah yang akan diganti rugi kepada pemilik tanah.

Tahap ketiga yaitu pelaksanaan. Pada Tahap ini terdapat Tim Satuan
Petugas (Satgas) yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama Dinas Pertanahan secara yuridis memeriksa kelengkapan surat-surat dan dokumen setelah melalui tahap persiapan.

“Kita bersama SKPD lain mendata tanah dan bangunan yang ada di atas
tanah yang akan dibebaskan tersebut,” kata Darusman.

Lebih lanjut ia menerangkan, proses administrasi pengadaan tanah milik
pemda memakan proses yang cukup lama untuk menghindari hal-hal yang
tidak diinginkan.

“Kita ingin cermat dan teliti agar tidak ada permasalahan yang timbul nantinya,” tegas Darusman

Untuk diketahui, Bidang Advokasi dan Pengawasan pada Dinas Pertanahan Kota Tangerang ini juga bertugas merencanakan program pelayanan pengaduan, advokasi dan penanganan sengketa tanah milik Pemda.

Dengan memfasilitasi penanganan pengaduan tanah milik pemda dan pemberian bantuan hukum terhadap tanah-tanah Pemda yang dikuasai pihak lain. selanjutnya mengadakan penanganan kasus gugatan terhadap Pemda di tingkat pengadilan.

Bidang advokasi juga memiliki rencana program pengawasan dan penertiban tanah milik pemda, yaitu memfasilitasi penertiban dan melakukan pengawasan atas tanah-tanah milik Pemda yang dikuasai pihak lain. Selain itu, Bidang advokasi juga melakukan rencana kegiatan penyuluhan hukum tentang pertanahan yang dilaksanakan di seluruh Kecamatan se-Kota Tangerang. (adv)