tppinews.com, TANGERANG – Pj Gubernur Banten Al Muktabar diminta untuk menghentikan program pembangunan jalan lingkungan di Kota Tangerang.

Pasalnya, program pembangunan jalan lingkungan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Banten itu dinilai melanggar peraturan.

Hal itu disampaikan pengamat politik dan kebijakan publik, Hasanudin Bije.

Menurutnya, pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bahkan di luar kewenangan Pemprov Banten

Adapun pekerjaan tidak sesuai dengan Undang-Undang No 32/2004 yang berganti menjadi Undang-Undang No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No 2/2015 yang mengatur tentang pembagian tugas di daerah.

“Perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan yang dilakukan selama dua tahun oleh Dinas Perkim Provinsi Banten tanpa adanya koordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang. Padahal jelas-jelas bahwa jalan lingkungan tercatat sebagai aset daerah Kota Tangerang,” jelasnya, Rabu (14/9/2022).

Kondisi jalan lingkungan Kelurahan Panunggangan utara kecamatan pinang kota tangerang

Kata Bije, pekerjaan itu juga telah melanggar tata kelola pemerintahan yang telah diatur dalam Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Perkim Provinsi pun melanggar tentang pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Bahkan kami menganggap Dinas Perkim Provinsi Banten telah mengganggu program dan perencanaan pemda Kota Tangerang,” katanya.

Bije menambahkan, proyek pembangunan jalan lingkungan tersebut diduga menjadi milik para anggota dewan dari perwakilan Kota Tangerang.

“Saya berharap para anggota dewan tersebut menghentikan syahwatnya dalam bermain-main proyek APBD. Apalagi kegiatan proyek tersebut tidak terkontrol oleh para pengawas provinsi padahal kualitas pembangunanya pun sangat buruk, bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi masalah hukum dikemudian hari,” tukasnya. (Fie)

Tabrak Aturan, Pemprov Banten Diminta Hentikan Pembangunan Jalan Lingkunganhttps://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG-20220914-WA0083-768x1024.jpghttps://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG-20220914-WA0083-200x200.jpg admin SEPUTAR TANGERANG
tppinews.com, TANGERANG - Pj Gubernur Banten Al Muktabar diminta untuk menghentikan program pembangunan jalan lingkungan di Kota Tangerang. Pasalnya, program pembangunan jalan lingkungan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Banten itu dinilai melanggar peraturan. Hal itu disampaikan pengamat politik dan kebijakan publik, Hasanudin Bije. Menurutnya, pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan tugas...
<!-- wp:image {"id":14112,"sizeSlug":"large"} --> <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG-20220914-WA0082-768x1024.jpg" alt="" class="wp-image-14112"/></figure> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>tppinews.com, TANGERANG - Pj Gubernur Banten Al Muktabar diminta untuk menghentikan program pembangunan jalan lingkungan di Kota Tangerang.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Pasalnya, program pembangunan jalan lingkungan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Banten itu dinilai melanggar peraturan.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Hal itu disampaikan pengamat politik dan kebijakan publik, Hasanudin Bije.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Menurutnya, pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bahkan di luar kewenangan Pemprov Banten</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Adapun pekerjaan tidak sesuai dengan Undang-Undang No 32/2004 yang berganti menjadi Undang-Undang No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No 2/2015 yang mengatur tentang pembagian tugas di daerah.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan yang dilakukan selama dua tahun oleh Dinas Perkim Provinsi Banten tanpa adanya koordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang. Padahal jelas-jelas bahwa jalan lingkungan tercatat sebagai aset daerah Kota Tangerang," jelasnya, Rabu (14/9/2022).</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:image {"id":14113,"sizeSlug":"large"} --> <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2022/09/IMG-20220914-WA0083-768x1024.jpg" alt="" class="wp-image-14113"/><figcaption>Kondisi jalan lingkungan Kelurahan Panunggangan utara kecamatan pinang kota tangerang</figcaption></figure> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>Kata Bije, pekerjaan itu juga telah melanggar tata kelola pemerintahan yang telah diatur dalam Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Perkim Provinsi pun melanggar tentang pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Bahkan kami menganggap Dinas Perkim Provinsi Banten telah mengganggu program dan perencanaan pemda Kota Tangerang," katanya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Bije menambahkan, proyek pembangunan jalan lingkungan tersebut diduga menjadi milik para anggota dewan dari perwakilan Kota Tangerang.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Saya berharap para anggota dewan tersebut menghentikan syahwatnya dalam bermain-main proyek APBD. Apalagi kegiatan proyek tersebut tidak terkontrol oleh para pengawas provinsi padahal kualitas pembangunanya pun sangat buruk, bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi masalah hukum dikemudian hari," tukasnya. (Fie)</p> <!-- /wp:paragraph -->