tppinews.com, TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) membuka suara terkait keberadaan papan penunjuk arah yang diisi oleh pihak swasta.

Kepala BPKD Kota Tangerang, Tatang Sutisna mengatakan, nama-nama yang tercantum di plang penunjuk arah milik Pemkot Tangerang tidak bisa diambil pajaknya.

“Yang kita ambil pajaknya itu seperti reklame atau billboard yang berdiri sendiri, tapi kalau yang masuk di area milik pemerintah tidak ada pajaknya,” jelas Tatang, jumat (12/8/2022) kepada wartawan.

Sementara itu menurut pengamat politik dan kebijakan publik, Hasanudin BJ, tercantumnya nama-nama perusahaan swasta di dalam papan penunjuk arah milik Dinas Perhubungan Kota Tangerang disinyalir agar terhindar dari biaya pajak reklame.

Sehingga, lanjutnya, hal seperti ini wajib dicurigai atas kenakalan para oknum yang mampu merugikan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tangerang setiap tahunnya.

“Jika hal ini terjadi tentunya masuk dalam pungutan liar, dan Pemkot Tangerang kehilangan sumber pendapatan pajak reklame karena para pengusaha tidak lagi memasang reklame. Dugaan pungli ini sepertinya sudah lama, tapi disiplin dan pengawasan internal yang sangat lemah yang mengakibatkan pungli terus berjalan hingga bertahun-tahun,” jelasnya Senin (15/08/22).

Sebelumnya, Aktivis Kota Tangerang Deni Granada mendesak Pemkot Tangerang untuk menindak keberadaan plang-plang swasta di sejumlah ruas jalan yang disebut menjadi ladang pungutan liar (pungli).

“Kalau plang untuk bisnis itu seharusnya terpisah. Dan Satpol PP harusnya lebih jeli melihat ini. Jadi ke depan jangan sampai kita lihat plang-plang siluman ini lagi,” jelasnya.

Menurut Deni, keberadaan plang-plang siluman dapat menghambat PAD Kota Tangerang. Ia menilai, keberadaan plang siluman sangat merugikan masyarakat khususnya Pemkot Tangerang.

“Kalau plang nama digunakan pemerintah atau BUMD itu enggak kena pajak. Tapi kalau plang nama atau petunjuk digunakan pihak swasta, itu berarti terselubung, kalau saya nyebutnya itu plang siluman,” katanya. (fie)

Papan Jalan Diisi Swasta, Pemkot Tangerang Sebut Pajaknya Tidak Bisa Diambilhttps://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2022/08/IMG-20220810-WA0057-1024x768.jpghttps://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2022/08/IMG-20220810-WA0057-200x200.jpg admin SEPUTAR TANGERANG
tppinews.com, TANGERANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) membuka suara terkait keberadaan papan penunjuk arah yang diisi oleh pihak swasta. Kepala BPKD Kota Tangerang, Tatang Sutisna mengatakan, nama-nama yang tercantum di plang penunjuk arah milik Pemkot Tangerang tidak bisa diambil pajaknya. “Yang kita ambil pajaknya itu seperti...
<!-- wp:image {"id":13885,"sizeSlug":"large"} --> <figure class="wp-block-image size-large"><img src="http://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2022/08/IMG-20220810-WA0057-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-13885"/></figure> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>tppinews.com, TANGERANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) membuka suara terkait keberadaan papan penunjuk arah yang diisi oleh pihak swasta.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Kepala BPKD Kota Tangerang, Tatang Sutisna mengatakan, nama-nama yang tercantum di plang penunjuk arah milik Pemkot Tangerang tidak bisa diambil pajaknya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>“Yang kita ambil pajaknya itu seperti reklame atau billboard yang berdiri sendiri, tapi kalau yang masuk di area milik pemerintah tidak ada pajaknya,” jelas Tatang, jumat (12/8/2022) kepada wartawan.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Sementara itu menurut pengamat politik dan kebijakan publik, Hasanudin BJ, tercantumnya nama-nama perusahaan swasta di dalam papan penunjuk arah milik Dinas Perhubungan Kota Tangerang disinyalir agar terhindar dari biaya pajak reklame.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Sehingga, lanjutnya, hal seperti ini wajib dicurigai atas kenakalan para oknum yang mampu merugikan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tangerang setiap tahunnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>“Jika hal ini terjadi tentunya masuk dalam pungutan liar, dan Pemkot Tangerang kehilangan sumber pendapatan pajak reklame karena para pengusaha tidak lagi memasang reklame. Dugaan pungli ini sepertinya sudah lama, tapi disiplin dan pengawasan internal yang sangat lemah yang mengakibatkan pungli terus berjalan hingga bertahun-tahun,” jelasnya Senin (15/08/22).</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Sebelumnya, Aktivis Kota Tangerang Deni Granada mendesak Pemkot Tangerang untuk menindak keberadaan plang-plang swasta di sejumlah ruas jalan yang disebut menjadi ladang pungutan liar (pungli).</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Kalau plang untuk bisnis itu seharusnya terpisah. Dan Satpol PP harusnya lebih jeli melihat ini. Jadi ke depan jangan sampai kita lihat plang-plang siluman ini lagi," jelasnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Menurut Deni, keberadaan plang-plang siluman dapat menghambat PAD Kota Tangerang. Ia menilai, keberadaan plang siluman sangat merugikan masyarakat khususnya Pemkot Tangerang.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Kalau plang nama digunakan pemerintah atau BUMD itu enggak kena pajak. Tapi kalau plang nama atau petunjuk digunakan pihak swasta, itu berarti terselubung, kalau saya nyebutnya itu plang siluman," katanya. (fie)</p> <!-- /wp:paragraph -->