tppinews.com, TANGERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang batal membetuk Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Sosial (Bansos), pasalnya pembentukan Pansus yang diusung oleh DPRD ini, masih belum jelas landasan hukumnya.

Hal tersebut dungkapkan oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto. Dia mengatakan hingga sampai saat ini pihaknya belum mendapat landasan hukum yang jelas.

“Kemungkinan nya ini kemungkinan ditunda. Kita bingung ini bentuknya, apakah ini Pansus, sementara ini tidak ada naskah akademik, beda dengan DPR RI,” ujarnya

“Landasan hukumnya sampai saat ini kita diskusi panjang lebar sama dengan sistem yang ada, karena belum ketemu titik yang dimaksud kan gitu,” imbuh Turidi.

Dia mengakui pembentukan Pansus Bansos ini rumit. Hal ini juga dikarenakan Bansos yang ditangani merupakan program Pemerintah Pusat dimana dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pihaknya pun tidak dapat menanganinya berbeda apabila Bansos yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Ternyata Bansos yang di maksud adalah bantuan pusat. Kalo pusat berati kan yang ada di komisi DPR RI kan gitu,” kata Turidi.

Pihaknya pun berencana melanjutkan pembentukan Pansus ini di tahun 2022. Namun, belum dapat dipastikan satuan tersebut akan berbentuk Pansus atau Panitia kerja. Dia mengatakan kemungkinan rencana itu akan dimasukkan ke dalam bentuk pansus yang mempunyai nasional akademik.

“Ketika kita panitia kerja, konteksnya itu urusannya bukan APBD tetapi APBN, nah nanti kita akan buat tahun 2022 nanti itu masuk regulasi di Pokja itu sistem pengaturan bantuan sosial jadi pembentukan tim verifikasinya, segala macemnya, pemerintah ikut serta didalamnya, kita arahin ke sana sepertinya,” jelasnya.

Meski anggarannya Bansos tersebut berasal dari APBN namun dalam penyalurannya terdapat di wilayah. Hal ini lah kata Turidi dapat menjadi celah pembentukan Peraturan Daerah.

“Jadi nanti, konteknya bantuan sosial itu kita punya peraturan daerah yang mengatur terkait pendistribusian, pembagian, kualifikasi, pendataan segala macem. Ini yang kita coba arahkan kesana,” jelasnya.

“Yang menjadi persoalnnya ini, Bantuannya, bantuan pusat. Kemungkinan nya payung hukumnya mengarah kita buat peraturan daerah kaitan kita buat aturan daerahnya, siapa yang mendapat, segala macemlah, sehingga DPRD dan pemerintah berperan disitu,” tambah Turidi.

Diketahui Pansus Bansos ini telah dibahas dalam rapat DPRD Kota Tangerang sejak Selasa, (07/08/2021) lalu. Temuan pungli Bansos oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini saat melalukan inspeksi mendadak di Kecamatan Karang Tengah beberapa waktu lalu, menjadi pemicu pembentukan Pansus tersebut.

Rencana Pansus tersebut dibuat untuk mengawasi penyaluran Bansos di Kota Tangerang agar tak terjadi penyelewengan. Formasinya sudah diketahui, Pansus Bansos terdiri dari 30 anggota dewan. Jumlah itu dipecah menjadi 2 Zona A dan B. Tugas mereka yakni mengawasi dan menyelidiki penyaluran Bansos di 13 Kecamatan.(eko)

Soal Pansus Bansos, Turidi: APBN Itu Rumit Beda Dengan APBD Kota Tangerang admin SEPUTAR TANGERANG
tppinews.com, TANGERANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang batal membetuk Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Sosial (Bansos), pasalnya pembentukan Pansus yang diusung oleh DPRD ini, masih belum jelas landasan hukumnya. Hal tersebut dungkapkan oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto. Dia mengatakan hingga sampai saat ini pihaknya...
<!-- wp:image {"id":12043,"sizeSlug":"large"} --> <figure class="wp-block-image size-large"><img src="http://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2021/10/IMG-20211001-WA0060.jpg" alt="" class="wp-image-12043"/></figure> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>tppinews.com, TANGERANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang batal membetuk Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Sosial (Bansos), pasalnya pembentukan Pansus yang diusung oleh DPRD ini, masih belum jelas landasan hukumnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Hal tersebut dungkapkan oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto. Dia mengatakan hingga sampai saat ini pihaknya belum mendapat landasan hukum yang jelas.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Kemungkinan nya ini kemungkinan ditunda. Kita bingung ini bentuknya, apakah ini Pansus, sementara ini tidak ada naskah akademik, beda dengan DPR RI," ujarnya</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Landasan hukumnya sampai saat ini kita diskusi panjang lebar sama dengan sistem yang ada, karena belum ketemu titik yang dimaksud kan gitu," imbuh Turidi.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Dia mengakui pembentukan Pansus Bansos ini rumit. Hal ini juga dikarenakan Bansos yang ditangani merupakan program Pemerintah Pusat dimana dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pihaknya pun tidak dapat menanganinya berbeda apabila Bansos yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Ternyata Bansos yang di maksud adalah bantuan pusat. Kalo pusat berati kan yang ada di komisi DPR RI kan gitu," kata Turidi.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Pihaknya pun berencana melanjutkan pembentukan Pansus ini di tahun 2022. Namun, belum dapat dipastikan satuan tersebut akan berbentuk Pansus atau Panitia kerja. Dia mengatakan kemungkinan rencana itu akan dimasukkan ke dalam bentuk pansus yang mempunyai nasional akademik.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Ketika kita panitia kerja, konteksnya itu urusannya bukan APBD tetapi APBN, nah nanti kita akan buat tahun 2022 nanti itu masuk regulasi di Pokja itu sistem pengaturan bantuan sosial jadi pembentukan tim verifikasinya, segala macemnya, pemerintah ikut serta didalamnya, kita arahin ke sana sepertinya," jelasnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Meski anggarannya Bansos tersebut berasal dari APBN namun dalam penyalurannya terdapat di wilayah. Hal ini lah kata Turidi dapat menjadi celah pembentukan Peraturan Daerah.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Jadi nanti, konteknya bantuan sosial itu kita punya peraturan daerah yang mengatur terkait pendistribusian, pembagian, kualifikasi, pendataan segala macem. Ini yang kita coba arahkan kesana," jelasnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Yang menjadi persoalnnya ini, Bantuannya, bantuan pusat. Kemungkinan nya payung hukumnya mengarah kita buat peraturan daerah kaitan kita buat aturan daerahnya, siapa yang mendapat, segala macemlah, sehingga DPRD dan pemerintah berperan disitu," tambah Turidi.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Diketahui Pansus Bansos ini telah dibahas dalam rapat DPRD Kota Tangerang sejak Selasa, (07/08/2021) lalu. Temuan pungli Bansos oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini saat melalukan inspeksi mendadak di Kecamatan Karang Tengah beberapa waktu lalu, menjadi pemicu pembentukan Pansus tersebut.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Rencana Pansus tersebut dibuat untuk mengawasi penyaluran Bansos di Kota Tangerang agar tak terjadi penyelewengan. Formasinya sudah diketahui, Pansus Bansos terdiri dari 30 anggota dewan. Jumlah itu dipecah menjadi 2 Zona A dan B. Tugas mereka yakni mengawasi dan menyelidiki penyaluran Bansos di 13 Kecamatan.(eko)</p> <!-- /wp:paragraph -->