tppinews.com, TANGERANG – Dinas Pertanahan Kota Tangerang memberikan penyuluhan hukum tentang pertanahan kepada masyarakat di Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kamis (15/8). Dalam penyuluhan tersebut, hadir Kepala Dinas Pertanahan Kota Tangerang Agus Sugiono, perwakilan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Banten, serta masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Agus mengatakan, masyarakat Kota Tangerang harus bisa membedakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanahan. Banyak masyarakat yang belum mengetahui. Meski berkaitan dengan pertanahan, Agus mengatakan jika tugasnya jauh berbeda.

“Jangan sampai ingin mengurus sertifikat ataupun ikut program Pendaftaran Tanah Sostematis Lengkap mengajukan ke Dinas Pertanahan. Hal ini berada di Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, kami memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih paham,” bebernya.

Dintempat sama, pembicara dari Kanwil BPN Banten Prayitno mengatakan jika masyarakat harus mengetahui mengenai hak terkait tanah. Mulai dari hak peralihan, hak pemidahan, jual beli, hibah, tukar menukar maupun pemasukan modal.

Terkait pemasukan modal, Prayitno menerangkan hal ini bisa diatur dalam sertifikat termasuk akta perusahaan. Ia mencontohkan, “Kalau bapak atau hadirin di sini yang memiliki tanah kemudian dibangun usaha tetapi dengan modal orang lain, hal ini termasuk pemasukan modal,” kata Prayitno.

Ia melanjutkan, terkait pemasukan modal tersebut bisa dijelaskan di dalam akta perusahaan. Hal ini juga bisa sebagai modal tambahan jika nantinya ingin meminjam mosal ke bank. Tanah tersbut nantinya bisa dimasukkan menjadi tanah perusahaan.

Selain pemasukan modal, ada juga terkait pemisahan tanah. Jika awalnya di surat tanah tertulis pemilik tiga orang, kemudian ingin di pecah, hal tersebut masuj ke dalam pemisahan harta bersama. “Nantinya akan di pisah berdasarkan luas tanah dan pemecahan sertifikat,” terangnya.

Pembicara lain, Sudir yang juga perwakilan dari BPN Banyen menuturkan, saat ini pemerintah pusat tengah fokus menggarap Percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau yang dulu disebut program nasional (prona).

Ia menjelaskan, aturan tersebut memiliki Dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Hal tersebut juga dikuatkan dengan peraturan tiga menteri, yakni Menyeri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Desa Tertinggal yang memperbolehkan program PTSL.

Dalam melaksanakan program tersebut, petugas BPN akan dibantu dan didampingi petugas kelurahan, serta RT dan RW setempat untuk melakukan pendataan. Dengan adanya pendampingan, petugas BPN akan pebih mudah dalan melakukan tugasnya.

Program PTSL tersebut terdiri dari beberapa proses. “Akan dilakukan data fisik termasuk luas tanah serta luas bangunan yang ada di atasnya. Dan yuridis yang berkaitan dengan hukum. Termasuk Bukti kepemilikan tanah. Girik, Akta Jual Beli dan lain-lain,” paparnya.

Sudir merinci, ada empat kategori yang yang bisa dilakukan pendataan dalam program PTSL. Yakni Kategori 1 sampai Kategori 4.

Untuk kategori 1, adalah tanah yang belum terdaftar dan belum bersertifikat. Inilah yang nantinya akan dilanjutkan pendataan hingga keluarnya sertifikat tanah tersebut.

Untuk Kategori 2, adalah tanah yang dalam keadaan sengketa. Pihak BPN tidak akan melakukan outpit langsung seperti mengeluarkan sertifikat. Yanah tersebut hanya masuk ke dalam data BPN.

“Ada juga K3. Ini juga tidak akan terbit sertifikatnya. Karena tanah tersebut tidak diketahui nasabnya. Sehingga tidak akan terbit sertifikat. Dan yang terakhir adalah sudah bersertifikat tetapi belum dipetakan oleh BPN. Itu termasuk dalam kategori empat,” tandasnya. (ADV)

Warga Poris Plawad Diberikan Penyuluhan Dinas Pertanahan Kota Tangeranghttps://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG-20190815-WA0045-1024x768.jpghttps://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG-20190815-WA0045-200x200.jpg admin ADVERTORIAL,
  tppinews.com, TANGERANG - Dinas Pertanahan Kota Tangerang memberikan penyuluhan hukum tentang pertanahan kepada masyarakat di Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kamis (15/8). Dalam penyuluhan tersebut, hadir Kepala Dinas Pertanahan Kota Tangerang Agus Sugiono, perwakilan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Banten, serta masyarakat sekitar. Dalam sambutannya, Agus mengatakan, masyarakat Kota Tangerang...
  <img class="aligncenter size-medium wp-image-7413" src="http://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG-20190815-WA0045-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />tppinews.com, TANGERANG - Dinas Pertanahan Kota Tangerang memberikan penyuluhan hukum tentang pertanahan kepada masyarakat di Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kamis (15/8). Dalam penyuluhan tersebut, hadir Kepala Dinas Pertanahan Kota Tangerang Agus Sugiono, perwakilan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Banten, serta masyarakat sekitar. Dalam sambutannya, Agus mengatakan, masyarakat Kota Tangerang harus bisa membedakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanahan. Banyak masyarakat yang belum mengetahui. Meski berkaitan dengan pertanahan, Agus mengatakan jika tugasnya jauh berbeda. “Jangan sampai ingin mengurus sertifikat ataupun ikut program Pendaftaran Tanah Sostematis Lengkap mengajukan ke Dinas Pertanahan. Hal ini berada di Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, kami memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih paham,” bebernya. <img class="aligncenter size-medium wp-image-7416" src="http://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG-20190815-WA0047-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Dintempat sama, pembicara dari Kanwil BPN Banten Prayitno mengatakan jika masyarakat harus mengetahui mengenai hak terkait tanah. Mulai dari hak peralihan, hak pemidahan, jual beli, hibah, tukar menukar maupun pemasukan modal. Terkait pemasukan modal, Prayitno menerangkan hal ini bisa diatur dalam sertifikat termasuk akta perusahaan. Ia mencontohkan, “Kalau bapak atau hadirin di sini yang memiliki tanah kemudian dibangun usaha tetapi dengan modal orang lain, hal ini termasuk pemasukan modal,” kata Prayitno. Ia melanjutkan, terkait pemasukan modal tersebut bisa dijelaskan di dalam akta perusahaan. Hal ini juga bisa sebagai modal tambahan jika nantinya ingin meminjam mosal ke bank. Tanah tersbut nantinya bisa dimasukkan menjadi tanah perusahaan. Selain pemasukan modal, ada juga terkait pemisahan tanah. Jika awalnya di surat tanah tertulis pemilik tiga orang, kemudian ingin di pecah, hal tersebut masuj ke dalam pemisahan harta bersama. “Nantinya akan di pisah berdasarkan luas tanah dan pemecahan sertifikat,” terangnya. Pembicara lain, Sudir yang juga perwakilan dari BPN Banyen menuturkan, saat ini pemerintah pusat tengah fokus menggarap Percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau yang dulu disebut program nasional (prona). <img class="aligncenter size-medium wp-image-7418" src="http://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG_20190815_161445-236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" />Ia menjelaskan, aturan tersebut memiliki Dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Hal tersebut juga dikuatkan dengan peraturan tiga menteri, yakni Menyeri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Desa Tertinggal yang memperbolehkan program PTSL. Dalam melaksanakan program tersebut, petugas BPN akan dibantu dan didampingi petugas kelurahan, serta RT dan RW setempat untuk melakukan pendataan. Dengan adanya pendampingan, petugas BPN akan pebih mudah dalan melakukan tugasnya. Program PTSL tersebut terdiri dari beberapa proses. “Akan dilakukan data fisik termasuk luas tanah serta luas bangunan yang ada di atasnya. Dan yuridis yang berkaitan dengan hukum. Termasuk Bukti kepemilikan tanah. Girik, Akta Jual Beli dan lain-lain,” paparnya. Sudir merinci, ada empat kategori yang yang bisa dilakukan pendataan dalam program PTSL. Yakni Kategori 1 sampai Kategori 4. Untuk kategori 1, adalah tanah yang belum terdaftar dan belum bersertifikat. Inilah yang nantinya akan dilanjutkan pendataan hingga keluarnya sertifikat tanah tersebut. Untuk Kategori 2, adalah tanah yang dalam keadaan sengketa. Pihak BPN tidak akan melakukan outpit langsung seperti mengeluarkan sertifikat. Yanah tersebut hanya masuk ke dalam data BPN. “Ada juga K3. Ini juga tidak akan terbit sertifikatnya. Karena tanah tersebut tidak diketahui nasabnya. Sehingga tidak akan terbit sertifikat. Dan yang terakhir adalah sudah bersertifikat tetapi belum dipetakan oleh BPN. Itu termasuk dalam kategori empat,” tandasnya. (ADV)