tppinews.com, TANGERANG – Dinas Pertanahan Kota Tangerang konsisten memberikan Penyuluhan Hukum Tentang Pertanahan. Diharapkan, dengan adanya penyuluhan, masyarakat bisa pebih memahami masalah hukum tentang pertanahan.

Acara yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Benda, dihadiri Ketua RT, RW dan Kader se Kelurahan Jurumudi dan Kelurahan Belendung pada 10 April lalu.

Sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunya fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Rahma menjelaskan, Bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta.

“Bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat.Bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum,” beber Rahma.

Masyarakat juga diberi pemahaman tentang pengertian kasus pertanahan, sengketa tanah, dan konflik tanah. Kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.

Sedangkan sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

“Konflik tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas,” terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, perlunya mediasi pertanahan. Penyelesaian sengketa pertanahan harus segera ditangani karena jika terlambat, meletakkan diri didalam resiko yang sangat besar. Banyak konflik2 sosial lahir dari sengketa pertanahan.

Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 cara, melalui proses litigasi di pengadilan,yang kemudian berkembang melalui diluar pengadilan atau mediasi.

Dan Proses litigasi menghasilkan putusan yang bersifat pertentangan (adversarial) yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, bahkan cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam pe-nyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa.

Dalam sesi diskusi, juga dibahas bagaimana agar semua sengketa perdata yang menyangkut pertanahan harus diselesaikan lebih dahulu melalui mediasi sebelum dibawa ke litigasi.

“Sinkronkan dengan Perma No 1 tahun 2008 “wajib mediasi sengketa di pengadilan” agar pengadilan dihimbau mengunakan “mediator pertanahan” sebagai mediator dalam kasus pertanahan” terangnya.

Ia menajutkan, Agar hasil perdamaian ini mempunyai kekuatan mengikat, maka disamping ditandatangani oleh kedua belah pihak, juga harus diajukan sebagai gugatan ke Pengadilan Negeri dengan melampirkan akta perdamaian agar dapat dikukuhkan dalam putusan hakim.

Di tempat sama, Perwakilan dari Kelurahan Jurumudi Suryana bertanya, dirinya mempunyai orang tua akan tetapi sudah Almarhum, kemudian tanah orang tua saya didaftarkan proyek PTSL, apakah nanti akan tetap nama orang tua atau bisa diubah ke nama ahli waris nya?

Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Prayitno menerangkan, Apabila tanah tersebut belum dibuatkan Keterangan Ahli Waris nya maka nanti yang terbit adalah masih atas nama orang tuanya.

“akan tetapi dalam hal ini orang tuanya sudah meninggal alias Almarhum maka harus dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan setempat dan mengetahui Kecamatan, sehingga nanti Sertifikatnya atas nama ahli waris tersebut, terkecuali tanah bagian tersebut sudah di beri kuasa untuk salah satu anaknya maka harus dibuatkan pula Surat Kuasa Warisnya,” tandasnya. (ADV)

Warga Kecamatan Benda Diberi Penyuluhan Hukumhttps://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2019/04/Screenshot_20190425-114420-1024x754.jpghttps://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2019/04/Screenshot_20190425-114420-200x200.jpg admin ADVERTORIAL,
tppinews.com, TANGERANG - Dinas Pertanahan Kota Tangerang konsisten memberikan Penyuluhan Hukum Tentang Pertanahan. Diharapkan, dengan adanya penyuluhan, masyarakat bisa pebih memahami masalah hukum tentang pertanahan. Acara yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Benda, dihadiri Ketua RT, RW dan Kader se Kelurahan Jurumudi dan Kelurahan Belendung pada 10 April lalu. Sesuai Undang-undang Nomor...
<img class="aligncenter size-medium wp-image-7282" src="http://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2019/04/Screenshot_20190425-114420-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" />tppinews.com, TANGERANG - Dinas Pertanahan Kota Tangerang konsisten memberikan Penyuluhan Hukum Tentang Pertanahan. Diharapkan, dengan adanya penyuluhan, masyarakat bisa pebih memahami masalah hukum tentang pertanahan. Acara yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Benda, dihadiri Ketua RT, RW dan Kader se Kelurahan Jurumudi dan Kelurahan Belendung pada 10 April lalu. Sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunya fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Rahma menjelaskan, Bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta. “Bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat.Bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum,” beber Rahma. Masyarakat juga diberi pemahaman tentang pengertian kasus pertanahan, sengketa tanah, dan konflik tanah. Kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. Sedangkan sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. “Konflik tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas,” terangnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, perlunya mediasi pertanahan. Penyelesaian sengketa pertanahan harus segera ditangani karena jika terlambat, meletakkan diri didalam resiko yang sangat besar. Banyak konflik2 sosial lahir dari sengketa pertanahan. Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 cara, melalui proses litigasi di pengadilan,yang kemudian berkembang melalui diluar pengadilan atau mediasi. Dan Proses litigasi menghasilkan putusan yang bersifat pertentangan (adversarial) yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, bahkan cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam pe-nyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Dalam sesi diskusi, juga dibahas bagaimana agar semua sengketa perdata yang menyangkut pertanahan harus diselesaikan lebih dahulu melalui mediasi sebelum dibawa ke litigasi. “Sinkronkan dengan Perma No 1 tahun 2008 “wajib mediasi sengketa di pengadilan” agar pengadilan dihimbau mengunakan “mediator pertanahan” sebagai mediator dalam kasus pertanahan” terangnya. Ia menajutkan, Agar hasil perdamaian ini mempunyai kekuatan mengikat, maka disamping ditandatangani oleh kedua belah pihak, juga harus diajukan sebagai gugatan ke Pengadilan Negeri dengan melampirkan akta perdamaian agar dapat dikukuhkan dalam putusan hakim. Di tempat sama, Perwakilan dari Kelurahan Jurumudi Suryana bertanya, dirinya mempunyai orang tua akan tetapi sudah Almarhum, kemudian tanah orang tua saya didaftarkan proyek PTSL, apakah nanti akan tetap nama orang tua atau bisa diubah ke nama ahli waris nya? Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Prayitno menerangkan, Apabila tanah tersebut belum dibuatkan Keterangan Ahli Waris nya maka nanti yang terbit adalah masih atas nama orang tuanya. “akan tetapi dalam hal ini orang tuanya sudah meninggal alias Almarhum maka harus dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan setempat dan mengetahui Kecamatan, sehingga nanti Sertifikatnya atas nama ahli waris tersebut, terkecuali tanah bagian tersebut sudah di beri kuasa untuk salah satu anaknya maka harus dibuatkan pula Surat Kuasa Warisnya,” tandasnya. (ADV)