tppinews.com, TANGERANG – Polemik lahan Pasar Lembang, di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, hingga saat ini masih bergulir.

Persoalan demi persoalan terus bermunculan pasca lahan tersebut resmi dibeli oleh pihak pemerintah setempat, sebagaimana diketahui bersama bila tujuan pembebasan atas lahan itu sendiri adalah untuk pembangunan alun-alun dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Suara lantang bernada kritis dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, dewan hingga para mahasiswa diwilayah itu pun, berkali kali ramai kepermukaan publik. Terutama mengenai dugaan ketidakberesan dalam teknis maupun mekanisme pembelian lahan tersebut.

Bahkan, belakangan dampaknya dinilai menyasar kepada kaum pedagang, lantaran harus tergusur ke lokasi lain.

Kondisinya pun dinilai makin memperparah pedagang, karena di lokasi pasar yang baru pedagang diminta membayar lapak atau kios dengan nilai uang belasan hingga puluhan juta. Padahal, lokasi pasar yang kini dikenal dengan nama ‘Pasar Barokah’ itu, dikabarkan ilegal alias belum berizin.

Sayangnya, meski polemik itu masih terus bergulir, hingga sejauh ini pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang, tak juga mengeluarkan keterangan resmi, terkait beberapa persoalan menyangkut status maupun legalitas lahan, khususnya pada objek dalam polemik dimaksud.

“Wah kalau soal itu kayanya pa Kepala BPN kali ya. Saya juga tidak terlalu tahu secara mendalam. Cuma dengar saja memang, tapi gak pernah tahu atau lihat berkas berkas soal itu. Nanti ke pak Kepala saja, tapi beliau sedang tidak ada sekarang mah,” ujar Sudir, selaku Pelaksana Pengadaan Tanah pada BPN Kota Tangerang, saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (16/10/2017).

Namun, dirinya justru mengarahkan agar persoalan ini dapat nantinya dilayangkan ke bagian sengketa. Padahal, sebelumnya tim redaksi tppinews.com, dihadapkan kepada yang bersangkutan saat pertama bertandang ke Kantor BPN Kota Tangerang, yang berlokasi dikawasan Cikokol, Kecamatan Tangerang ini.

“Atau bisa ke bagian sengketa. Kalau pa Kepala BPN tidak bisa ditentukan kapan ada dikantornya,” pungkasnya. (audi)

Polemik Lahan Pasar Lembang, BPN Masih ‘Pelit’ Informasihttps://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2017/10/Screenshot_20171017-225426-1024x544.jpghttps://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2017/10/Screenshot_20171017-225426-200x200.jpg admin SEPUTAR TANGERANG,,
tppinews.com, TANGERANG - Polemik lahan Pasar Lembang, di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, hingga saat ini masih bergulir. Persoalan demi persoalan terus bermunculan pasca lahan tersebut resmi dibeli oleh pihak pemerintah setempat, sebagaimana diketahui bersama bila tujuan pembebasan atas lahan itu sendiri adalah untuk pembangunan alun-alun dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Suara...
<p dir="ltr"><a href="http://tppinews.com"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5860" src="http://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2017/10/Screenshot_20171017-225426-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" />tppinews.com</a>, TANGERANG - Polemik lahan Pasar Lembang, di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, hingga saat ini masih bergulir.</p> <p dir="ltr">Persoalan demi persoalan terus bermunculan pasca lahan tersebut resmi dibeli oleh pihak pemerintah setempat, sebagaimana diketahui bersama bila tujuan pembebasan atas lahan itu sendiri adalah untuk pembangunan alun-alun dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).</p> <p dir="ltr">Suara lantang bernada kritis dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, dewan hingga para mahasiswa diwilayah itu pun, berkali kali ramai kepermukaan publik. Terutama mengenai dugaan ketidakberesan dalam teknis maupun mekanisme pembelian lahan tersebut.</p> <p dir="ltr">Bahkan, belakangan dampaknya dinilai menyasar kepada kaum pedagang, lantaran harus tergusur ke lokasi lain.</p> <p dir="ltr">Kondisinya pun dinilai makin memperparah pedagang, karena di lokasi pasar yang baru pedagang diminta membayar lapak atau kios dengan nilai uang belasan hingga puluhan juta. Padahal, lokasi pasar yang kini dikenal dengan nama 'Pasar Barokah' itu, dikabarkan ilegal alias belum berizin.</p> <p dir="ltr">Sayangnya, meski polemik itu masih terus bergulir, hingga sejauh ini pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang, tak juga mengeluarkan keterangan resmi, terkait beberapa persoalan menyangkut status maupun legalitas lahan, khususnya pada objek dalam polemik dimaksud.</p> <p dir="ltr">"Wah kalau soal itu kayanya pa Kepala BPN kali ya. Saya juga tidak terlalu tahu secara mendalam. Cuma dengar saja memang, tapi gak pernah tahu atau lihat berkas berkas soal itu. Nanti ke pak Kepala saja, tapi beliau sedang tidak ada sekarang mah," ujar Sudir, selaku Pelaksana Pengadaan Tanah pada BPN Kota Tangerang, saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (<a href="calendar:T2:16/10/2017">16/10/2017</a>).</p> <p dir="ltr">Namun, dirinya justru mengarahkan agar persoalan ini dapat nantinya dilayangkan ke bagian sengketa. Padahal, sebelumnya tim redaksi <a href="http://tppinews.com">tppinews.com</a>, dihadapkan kepada yang bersangkutan saat pertama bertandang ke Kantor BPN Kota Tangerang, yang berlokasi dikawasan Cikokol, Kecamatan Tangerang ini.</p> <p dir="ltr">"Atau bisa ke bagian sengketa. Kalau pa Kepala BPN tidak bisa ditentukan kapan ada dikantornya," pungkasnya. (audi)</p>