Tppinews.com, TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Kabag Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Malkan menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengusir Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ittihad di Masjid Raya Agung. Melainkan hanya bersilaturahmi saja. Bahkan, dirinya membantah tidak adanya pembahasan mengenai boleh tidaknya ponpes itu tetap ada.

“Silaturahmi aja. Pemkot kepengen dirapikan pengurusan saja,” jelasnya, Kamis (9/3/2023).

Pergi tidaknya ponpes tersebut, Malkan menyebut, itu ranahnya ada di pengurus yang baru nanti. Untuk pengurus, nantinya akan dilibatkan tokoh sekitar. Terlebih, masa kepengurusan sebelumnya telah selesai.

“Belum tau, nanti urusan pengurus yang baru. Pantes ga ada pesantren di situ. Belum sampai ke sana, kita coba bentuk pengurusan. Masjid itu kan sekarang milik kota dari kabupaten,” katanya.

Malkan menyampaikan, bahwa aset Masjid Raya Agung Pemkot sudah beralih, dari kepemilikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menjadi aset Pemkot Tangerang.

Karena itu, lanjut Malkan, pihaknya akan melakukan pengelolaan dengan membentuk kepengurusan baru, yang melibatkan tokoh agama sekitar.

“Karena sekarang sudah menjadi kewajiban Pemda, kita kepengen bentuk pengurus yang akomodatif, semua unsur ada di situ. Tujuan akhirnya, memakmurkan Masjid,” paparnya.

“Ini baru awal belum dibentuk kepengurusan, kita baru mau mencoba bersama sama tokoh, ini kan dulu masjid diagungkan masjid sejarah di tangerang,” tambahnya

Adapun isu akan diusirnya ponpes ini disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren Al Ittihad, Muhammad Zainal Alim. Dia menyebut, pihaknya telah didatangi perwakilan Pemkot Tangerang yakni Malkan, terkait pengelolaan masjid dan Ponpes Al-Ittihad pada Rabu (8/3/2023) kemarin.

“Kita diminta segera mengosongkan atau bahasanya mensterilisasi secepatnya, bahkan sampai mereka bilang akan mendatangkan satpol PP,” ujar Zainal.

Menurut Zainal, Ponpes Al-Ittihad merupakan salah satu program pembentukan lembaga kaderisasi dari DKM Masjid Raya Agung.

Program itu, lanjutnya, merupakan usulan dari Ketua DKM pertama, KH. Ghazali Mansyur pada 2018 yang telah habis masa kepengurusannya di akhir 2022.

“Salah satu programnya adalah membentuk lembaga kaderisasi. Dengan begitu, kita terjemahkan kalimatnya sebagai pesantren yang non profit karena tujuannya adalah untuk memakmurkan masjid,” katanya.

“Pertanyaannya saya, masjid yang merupakan sarana untuk umat membangun kaderisasi seperti ini. Jadi, kenapa kaderisasi yang sudah dibangun dikeluarkan dari tempatnya,” tambahnya.

Sehubungan dengan itu, Zainal mengatakan, tidak keberatan jika Pemkot Tangerang membentuk kepengurusan baru di Masjid Raya Agung. Namun, dia berharap, pondasi yang sudah dibangun jangan diubah. Seperti salah satunya kehadiran Ponpes Al-Ittihad.

“Saya tidak pernah menghalang-halangi itu, silakan bentuk kepengurusan baru. Tapi, Ponpes jangan bubar tetap ada di wilayah DKM dan juga tetap non profit karena itu yang diajarkan ulama-ulama kita sebelumnya. Jadi, betul-betul wilayah perjuangan,” terangnya.

“Kalau mau mengeluarkan pesantren itu adalah pengurus DKM bukan Pemkot. Jadi, harapan saya jangan sampai Ponpes ini menjadi penghalang bagi Pemkot untuk menyusun kepengurusan baru,” imbuhnya.

Terlebih lagi, Zainal menjelaskan, Masjid Raya Agung dibangun dengan uang umat. Maka, tidak ada salahnya jika umat memanfaatkannya. Selain itu, sambung dia, banyak aktivitas pendidikan agama yang dilakukan oleh santri-santri Ponpes Al-Ittihad.

“Santri ada 32. Tahun ajaran baru yang sudah daftar ada 17. Jadi, tahun ini sekitar 50. Kegiatan anak-anak mulai subuh berjamaah, kemudian ngaji Surah Yasin, Ar-Rahman, Tabarok, dan At-Tahrim. Selanjutnya pagi, anak-anak sekolah sampai ashar, kemudian ngaji sampai Magrib, setelah Isya ngaji lagi sampai jam 23.00. Kalau hari libur mereka belajar silat,” ujarnya.

Karena itu, Zainal berharap agar Ponpes Al-Ittihad tidak menjadi penghalang Pemkot Tangerang untuk menyusun kepengurusan baru di Masjid Raya Agung.

“Harapan saya, pondasi yang sudah dibangun jangan kemudian di ubah. Misal, Ponpes jangan bubar tetap ada di wilayah DKM, tapi juga tetap non profit karena itu yang diajarkan ulama-ulama kita sebelumnya. Jadi, betul-betul wilayah perjuangan,” jelasnya.(Fie)

Tidak Diusir, Pemkot Tangerang hanya Silaturahmi ke Ponpes Al-Ittihad Tangeranghttp://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2023/03/IMG-20230309-WA0025-1024x576.jpghttp://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2023/03/IMG-20230309-WA0025-200x200.jpg admin SEPUTAR TANGERANG
Tppinews.com, TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Kabag Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Malkan menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengusir Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ittihad di Masjid Raya Agung. Melainkan hanya bersilaturahmi saja. Bahkan, dirinya membantah tidak adanya pembahasan mengenai boleh tidaknya ponpes itu tetap ada. 'Silaturahmi aja. Pemkot kepengen dirapikan pengurusan saja,'...
<!-- wp:image {"id":15691,"sizeSlug":"large"} --> <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2023/03/IMG-20230309-WA0025-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-15691"/></figure> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>Tppinews.com, TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Kabag Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Malkan menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengusir Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ittihad di Masjid Raya Agung. Melainkan hanya bersilaturahmi saja. Bahkan, dirinya membantah tidak adanya pembahasan mengenai boleh tidaknya ponpes itu tetap ada.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Silaturahmi aja. Pemkot kepengen dirapikan pengurusan saja," jelasnya, Kamis (9/3/2023).</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Pergi tidaknya ponpes tersebut, Malkan menyebut, itu ranahnya ada di pengurus yang baru nanti. Untuk pengurus, nantinya akan dilibatkan tokoh sekitar. Terlebih, masa kepengurusan sebelumnya telah selesai.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Belum tau, nanti urusan pengurus yang baru. Pantes ga ada pesantren di situ. Belum sampai ke sana, kita coba bentuk pengurusan. Masjid itu kan sekarang milik kota dari kabupaten," katanya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Malkan menyampaikan, bahwa aset Masjid Raya Agung Pemkot sudah beralih, dari kepemilikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menjadi aset Pemkot Tangerang.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Karena itu, lanjut Malkan, pihaknya akan melakukan pengelolaan dengan membentuk kepengurusan baru, yang melibatkan tokoh agama sekitar.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Karena sekarang sudah menjadi kewajiban Pemda, kita kepengen bentuk pengurus yang akomodatif, semua unsur ada di situ. Tujuan akhirnya, memakmurkan Masjid," paparnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Ini baru awal belum dibentuk kepengurusan, kita baru mau mencoba bersama sama tokoh, ini kan dulu masjid diagungkan masjid sejarah di tangerang," tambahnya</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Adapun isu akan diusirnya ponpes ini disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren Al Ittihad, Muhammad Zainal Alim. Dia menyebut, pihaknya telah didatangi perwakilan Pemkot Tangerang yakni Malkan, terkait pengelolaan masjid dan Ponpes Al-Ittihad pada Rabu (8/3/2023) kemarin.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Kita diminta segera mengosongkan atau bahasanya mensterilisasi secepatnya, bahkan sampai mereka bilang akan mendatangkan satpol PP," ujar Zainal.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Menurut Zainal, Ponpes Al-Ittihad merupakan salah satu program pembentukan lembaga kaderisasi dari DKM Masjid Raya Agung.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Program itu, lanjutnya, merupakan usulan dari Ketua DKM pertama, KH. Ghazali Mansyur pada 2018 yang telah habis masa kepengurusannya di akhir 2022.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Salah satu programnya adalah membentuk lembaga kaderisasi. Dengan begitu, kita terjemahkan kalimatnya sebagai pesantren yang non profit karena tujuannya adalah untuk memakmurkan masjid," katanya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Pertanyaannya saya, masjid yang merupakan sarana untuk umat membangun kaderisasi seperti ini. Jadi, kenapa kaderisasi yang sudah dibangun dikeluarkan dari tempatnya," tambahnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Sehubungan dengan itu, Zainal mengatakan, tidak keberatan jika Pemkot Tangerang membentuk kepengurusan baru di Masjid Raya Agung. Namun, dia berharap, pondasi yang sudah dibangun jangan diubah. Seperti salah satunya kehadiran Ponpes Al-Ittihad.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Saya tidak pernah menghalang-halangi itu, silakan bentuk kepengurusan baru. Tapi, Ponpes jangan bubar tetap ada di wilayah DKM dan juga tetap non profit karena itu yang diajarkan ulama-ulama kita sebelumnya. Jadi, betul-betul wilayah perjuangan," terangnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Kalau mau mengeluarkan pesantren itu adalah pengurus DKM bukan Pemkot. Jadi, harapan saya jangan sampai Ponpes ini menjadi penghalang bagi Pemkot untuk menyusun kepengurusan baru," imbuhnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Terlebih lagi, Zainal menjelaskan, Masjid Raya Agung dibangun dengan uang umat. Maka, tidak ada salahnya jika umat memanfaatkannya. Selain itu, sambung dia, banyak aktivitas pendidikan agama yang dilakukan oleh santri-santri Ponpes Al-Ittihad.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Santri ada 32. Tahun ajaran baru yang sudah daftar ada 17. Jadi, tahun ini sekitar 50. Kegiatan anak-anak mulai subuh berjamaah, kemudian ngaji Surah Yasin, Ar-Rahman, Tabarok, dan At-Tahrim. Selanjutnya pagi, anak-anak sekolah sampai ashar, kemudian ngaji sampai Magrib, setelah Isya ngaji lagi sampai jam 23.00. Kalau hari libur mereka belajar silat," ujarnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Karena itu, Zainal berharap agar Ponpes Al-Ittihad tidak menjadi penghalang Pemkot Tangerang untuk menyusun kepengurusan baru di Masjid Raya Agung.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Harapan saya, pondasi yang sudah dibangun jangan kemudian di ubah. Misal, Ponpes jangan bubar tetap ada di wilayah DKM, tapi juga tetap non profit karena itu yang diajarkan ulama-ulama kita sebelumnya. Jadi, betul-betul wilayah perjuangan," jelasnya.(Fie)</p> <!-- /wp:paragraph -->