tppinews.com, TANGERANG – Pengamat dan analis kebijakan publik, Adib Miftahul menegaskan, Kepala UPT Samsat Cikokol Saripudin, harus dicopot karena masih maraknya pungutan liar (pungli).

Seperti diketahui, penggesekan nomor rangka dan mesin kendaraan bermotor di Samsat Cikokol berbayar seharga Rp30 ribu. Selain itu, pengambilan nomor kaleng dan plastik untuk STNK juga berbayar Rp5 ribu.

Menurut Adib, segala hal sudah diatur. Jika tidak ada aturannya, tetapi harus diminta untuk bayar, tentu termasuk tindakan pungli.

“Harusnya Samsat tidak boleh begitu. Jadi sesuatu itu sudah ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya patut diduga pungli,” ujarnya, Selasa (7/6/2022).

Adib mengkalkulasi jika satu kendaraan bermotor harus berbayar Rp35 ribu tanpa kuitansi, dan dikalikan banyaknya wajib pajak yang urus kendaraan, sangat banyak keuntungan sampingan Samsat Cikokol.

“Ya kalau 1.000 kendaraan sehari, tinggal dikalikan saja jadi berapa. Intinya semua harus sesuai regulasi,” katanya.

Adib menyatakan, masyarakat yang ingin melakukan kewajibannya dengan membayar pajak saja sudah bagus dan patut diapresiasi, karena memberikan kontribusi kepada negara.

Namun, bila pelayanan di Samsat Cikokol tidak ramah, lambat, dan terdapat pungli, tentunya harus dibereskan. Adib bahkan mendorong Kejaksaan untuk turun tangan memeriksa pungli ini.

“Kejaksaan harus turun tangan tuh ke Samsat. Bisa jadi ini pembiaran yang sudah lama Kepala Samsatnya diperiksa itu. Orang bayar pajak kan sudah baik berkontribusi pada negara,” jelasnya.

Adib yang merupakan dosen UNIS Tangerang juga menyarankan untuk mencopot jabatan Saripudin sebagai Kepala UPT Samsat Cikokol.

“Kalau saya jadi kepala Bapenda, saya ganti tuh kepala Samsat. Karena cara yang paling ampuh, kepala Samsatnya diganti,” tukasnya. (Fie)

Pungli di Samsat Cikokol, Pengamat: Copot Kepala Samsat!http://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2022/06/61015a65eddc24c6a112afa0223ae6f7742835d0391b0dbaacfde5e4871d7a70.0.jpghttp://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2022/06/61015a65eddc24c6a112afa0223ae6f7742835d0391b0dbaacfde5e4871d7a70.0-200x200.jpg admin SEPUTAR TANGERANG
tppinews.com, TANGERANG - Pengamat dan analis kebijakan publik, Adib Miftahul menegaskan, Kepala UPT Samsat Cikokol Saripudin, harus dicopot karena masih maraknya pungutan liar (pungli). Seperti diketahui, penggesekan nomor rangka dan mesin kendaraan bermotor di Samsat Cikokol berbayar seharga Rp30 ribu. Selain itu, pengambilan nomor kaleng dan plastik untuk STNK juga...
<!-- wp:image {"id":13470,"sizeSlug":"large"} --> <figure class="wp-block-image size-large"><img src="http://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2022/06/61015a65eddc24c6a112afa0223ae6f7742835d0391b0dbaacfde5e4871d7a70.0.jpg" alt="" class="wp-image-13470"/></figure> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>tppinews.com, TANGERANG - Pengamat dan analis kebijakan publik, Adib Miftahul menegaskan, Kepala UPT Samsat Cikokol Saripudin, harus dicopot karena masih maraknya pungutan liar (pungli).</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Seperti diketahui, penggesekan nomor rangka dan mesin kendaraan bermotor di Samsat Cikokol berbayar seharga Rp30 ribu. Selain itu, pengambilan nomor kaleng dan plastik untuk STNK juga berbayar Rp5 ribu.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Menurut Adib, segala hal sudah diatur. Jika tidak ada aturannya, tetapi harus diminta untuk bayar, tentu termasuk tindakan pungli.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Harusnya Samsat tidak boleh begitu. Jadi sesuatu itu sudah ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya patut diduga pungli," ujarnya, Selasa (7/6/2022).</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Adib mengkalkulasi jika satu kendaraan bermotor harus berbayar Rp35 ribu tanpa kuitansi, dan dikalikan banyaknya wajib pajak yang urus kendaraan, sangat banyak keuntungan sampingan Samsat Cikokol.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Ya kalau 1.000 kendaraan sehari, tinggal dikalikan saja jadi berapa. Intinya semua harus sesuai regulasi," katanya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Adib menyatakan, masyarakat yang ingin melakukan kewajibannya dengan membayar pajak saja sudah bagus dan patut diapresiasi, karena memberikan kontribusi kepada negara.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Namun, bila pelayanan di Samsat Cikokol tidak ramah, lambat, dan terdapat pungli, tentunya harus dibereskan. Adib bahkan mendorong Kejaksaan untuk turun tangan memeriksa pungli ini.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Kejaksaan harus turun tangan tuh ke Samsat. Bisa jadi ini pembiaran yang sudah lama Kepala Samsatnya diperiksa itu. Orang bayar pajak kan sudah baik berkontribusi pada negara," jelasnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Adib yang merupakan dosen UNIS Tangerang juga menyarankan untuk mencopot jabatan Saripudin sebagai Kepala UPT Samsat Cikokol.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Kalau saya jadi kepala Bapenda, saya ganti tuh kepala Samsat. Karena cara yang paling ampuh, kepala Samsatnya diganti," tukasnya. (Fie)</p> <!-- /wp:paragraph -->