tppinews.com TANGERANG – Dugaan pelanggaran proyek pemasangan tiang milik PT Linknet First media untuk jaringan telekomunikasi yang berada di 13 kecamatan di wilayah kota Tangerang dinilai menabrak estetika keindahkan Kota.

Ya, Proyek pemasangan tiang tumpu Link Net yang sedang berjalan di sejumlah wilayah Tangerang Kota diduga melanggar aturan teknis tata ruang wilayah itu. Ungkap Hendri Zen. S ip. Selasa (24/05/222).

Ia menjelaskan, Penegakan regulasi dan Perda, jangan gertakan belaka dalam hal ini Satpol PP harus tegas berkelanjutan.

“Jangan cuma ditebang beberapa tiang saja sedangkan yang masih berdiri banyak sekali, bahkan di wilayah Pinang ada lagi pembangunan tiang baru,” kata Hendri yang kerap disapa Pak Banteng.

Lebih lanjut Hendri mengatakan, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, dan keputusan daerah. Bahkan pada pasal 3 aturan ini. Satpol PP diberi kewenangan menertibkan dan menindak warga atau badan hukum yang mengganggu ketentraman warga.

“Kalo berani langsung putus itu itu kabel jaringan yang menghubungkan kepelanggannya dong, Kalo memang menjalankan aturan pemerintah sesuai tupoksinya sebagai kepanjangan tangan dari walikota.”ketusnya.

Masih kata Hendri, dalam pelaksanaanya para pekerja di lapangan tidak dilengkapi dengan kelengkapan keselamatan kerja (K3) sehingga itu diduga telah menyalahi permohonan dalam rekomendasi teknis.

Selain terkait pelanggaran teknis ia pun menduga ada kejanggalan dalam proses administrasi yang belum diberikan ijin oleh pemerintah kota Tangerang.

Dugaan perbuatan penyalahgunaan wewenang atas ijin yang diduga sampai saat ini belum diterbitkan akan tetapi pihak PT Linknet tetap melaksanakan kegiatan tanpa memiliki ijin.

” Ini sudah menyalahi peraturan daerah yang tertuang dalam perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.” Katanya.

Sebelumnya dikutip dari buletintangerang.com, Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Gakumda Satpol PP) Pemerintah Kota Tangerang Iwan menegaskan, Pihak nya akan melakukan tindakan tegas harus ada perintah pimpinan.

“Akan eksekusi, cuman nunggu pimpinan, saya akan menghadap pak wali dulu,” ujar Iwan

Menanggapi hal tersebut, Hendri menilai Perda yang dibuat seolah-olah bisa ditegakkan atas persetujuan walikota terebih dahulu, dan terlihat Satpol PP tidak bisa berbuat banyak dengan peraturan daerah yang sudah termaktub.

” Sudah jelas-jelas salah, ko masih nunggu, ini sudah jelas Satpol PP tidak berfungsi sesuai Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 2010 tentang tupoksi Satpol PP.” pungkasnya.(fie)

Hendri Zein Tantang Kasat Pol PP Kota Tangerang Gunting Kabel Jaringan Internet Tak Berijinhttp://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_2022_0524_154747-839x1024.pnghttp://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_2022_0524_154747-200x200.png admin SEPUTAR TANGERANG
tppinews.com TANGERANG - Dugaan pelanggaran proyek pemasangan tiang milik PT Linknet First media untuk jaringan telekomunikasi yang berada di 13 kecamatan di wilayah kota Tangerang dinilai menabrak estetika keindahkan Kota. Ya, Proyek pemasangan tiang tumpu Link Net yang sedang berjalan di sejumlah wilayah Tangerang Kota diduga melanggar aturan teknis tata...
<!-- wp:image {"id":13366,"sizeSlug":"large"} --> <figure class="wp-block-image size-large"><img src="http://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_2022_0524_154747-839x1024.png" alt="" class="wp-image-13366"/></figure> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>tppinews.com TANGERANG - Dugaan pelanggaran proyek pemasangan tiang milik PT Linknet First media untuk jaringan telekomunikasi yang berada di 13 kecamatan di wilayah kota Tangerang dinilai menabrak estetika keindahkan Kota.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Ya, Proyek pemasangan tiang tumpu Link Net yang sedang berjalan di sejumlah wilayah Tangerang Kota diduga melanggar aturan teknis tata ruang wilayah itu. Ungkap Hendri Zen. S ip. Selasa (24/05/222).</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Ia menjelaskan, Penegakan regulasi dan Perda, jangan gertakan belaka dalam hal ini Satpol PP harus tegas berkelanjutan.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Jangan cuma ditebang beberapa tiang saja sedangkan yang masih berdiri banyak sekali, bahkan di wilayah Pinang ada lagi pembangunan tiang baru," kata Hendri yang kerap disapa Pak Banteng.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Lebih lanjut Hendri mengatakan, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, dan keputusan daerah. Bahkan pada pasal 3 aturan ini. Satpol PP diberi kewenangan menertibkan dan menindak warga atau badan hukum yang mengganggu ketentraman warga.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Kalo berani langsung putus itu itu kabel jaringan yang menghubungkan kepelanggannya dong, Kalo memang menjalankan aturan pemerintah sesuai tupoksinya sebagai kepanjangan tangan dari walikota."ketusnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Masih kata Hendri, dalam pelaksanaanya para pekerja di lapangan tidak dilengkapi dengan kelengkapan keselamatan kerja (K3) sehingga itu diduga telah menyalahi permohonan dalam rekomendasi teknis.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Selain terkait pelanggaran teknis ia pun menduga ada kejanggalan dalam proses administrasi yang belum diberikan ijin oleh pemerintah kota Tangerang.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Dugaan perbuatan penyalahgunaan wewenang atas ijin yang diduga sampai saat ini belum diterbitkan akan tetapi pihak PT Linknet tetap melaksanakan kegiatan tanpa memiliki ijin.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>" Ini sudah menyalahi peraturan daerah yang tertuang dalam perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu." Katanya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Sebelumnya dikutip dari buletintangerang.com, Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Gakumda Satpol PP) Pemerintah Kota Tangerang Iwan menegaskan, Pihak nya akan melakukan tindakan tegas harus ada perintah pimpinan.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>“Akan eksekusi, cuman nunggu pimpinan, saya akan menghadap pak wali dulu,” ujar Iwan</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Menanggapi hal tersebut, Hendri menilai Perda yang dibuat seolah-olah bisa ditegakkan atas persetujuan walikota terebih dahulu, dan terlihat Satpol PP tidak bisa berbuat banyak dengan peraturan daerah yang sudah termaktub.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>" Sudah jelas-jelas salah, ko masih nunggu, ini sudah jelas Satpol PP tidak berfungsi sesuai Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 2010 tentang tupoksi Satpol PP." pungkasnya.(fie)</p> <!-- /wp:paragraph -->