tppinews.com, TANGERANG-Penggusuran lahan di RT1/1 Desan Cikupa, Kabupaten Tangerang disebut sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Warga pun akan mengadukan persoalan yang dialaminya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tindakan penggusuran lahan oleh PT Langkah Terus Jaya dan pihak Pemerintah Desa Cikupa yang diduga memperoleh back up dari aparat serta ormas, terhadap warga RT1/1 Desa cikupa, adalah tindakan sewenang-wenang, (Misbruik Van Standigheden) ilegal dan melawan hukum,” jelas Septian Prasetyo, kuasa hukum warga dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/4/2022).

Septian mengatakan, tentang pengosongan atau penggusuran lahan Komisi HAM PBB melalui Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 1993/77 dan 2004/28 mengategorikan penggusuran paksa sebagai pelanggaran HAM berat.

“Karena perampasan hak atas perumahan yang layak dapat berujung pada pelanggaran terhadap serangkaian hak dasar lainnya, yaitu hak atas rasa aman, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas pendidikan bagi anak-anak korban penggusuran paksa,” katanya.

Setiap warga negara juga dilindungi dari penggusuran paksa berdasarkan Kovenan Internasional Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa.

“Dan dalam Pasal 28D UUD RI 1945 disebutkan ‘setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum’,” imbuhnya.

Berdasarkan ketentuan HAM dan UUD 1945 tersebut, penggusuran harus dijadikan pilihan terakhir oleh pemerintah setelah menempuh proses partisipasi dan musyawarah yang seimbang dengan warga terdampak.

Pemerintah juga wajib untuk memberikan perlindungan prosedural bagi warga terdampak, yaitu dengan merelokasi warga terdampak terlebih dahulu ke lokasi baru yang layak sebelum penggusuran dilaksanakan.

“Atau memberikan ganti untung terhadap lahan warga yang terkena dampak, tidak menggunakan pendekatan intimidasi dan kekerasan, tidak menggunakan kekuatan aparat secara berlebihan, dan menghormati upaya hukum yang ditempuh oleh warga terdampak,” katanya.

Dia mengungkapkan, warga di lokasi penggusuran telah menduduki lahan mereka selama puluhan tahun lamanya, yang mendiami sekarang sudah anak cucunya.

Adapun sebagian dari mereka bahkan tanda bukti pembayaran pajak SPPT tahun 1990-an. Serta ada yang mempunyai Letter C Tahun 1989. Meski demikian, pemerintah tidak kunjung menerbitkan sertifikat yang dimohonkan.

“Padahal Pasal 1963 jo. 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjamin hak warga untuk memperoleh sertifikat setelah menduduki suatu lahan dengan itikad baik selama lebih dari 20 tahun,” ungkapnya.

Lebih lanjut, terkait sengketa kepemilikan lahan, pemerintah dalam hal ini pihak Desa Cikupa, juga berkewajiban untuk menunjukkan bukti kepemilikannya berupa sertifikat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Namun, diakui sendiri oleh pihak Desa Cikupa bahwa mereka tidak memiliki sertifikat, padahal tindakan penelantaran tanah termasuk ke dalam tindak pidana berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” tuturnya.

Ketika pihak Desa Cikupa tidak dapat membuktikan kepemilikan lahannya, maka proses pengambilalihan lahan pun menjadi ilegal, dengan mengerahkan aparat yang juga ilegal, yaitu aparat TNI dan POLRI yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan penggusuran paksa.

Menurutnya, perjanjian antara mantan Kepala Desa Cikupa dengan PT. Langkah Terus Jaya diduga telah menyalahi prosedur karena tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 Permendagri no 96 Tahun 2017 tentang pengelolaan aset desa, yang berbunyi ‘pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama melalui kesepakatan musyawarah desa’.

Pemerintah Desa setempat juga tidak pernah membicarakan hal tersebut kepada warga dan hanya memanggil warga ketika telah terjadi perjanjian antara Pemerintah Desa Cikupa dengan PT. Langkah Terus Jaya  (Perjanjian Bangun Guna Serah) serta hanya menyampaikan warga akan diberi uang kerohiman sebagai ganti bangunan sebesar Rp400 ribu per luas bangunan.

“Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 77 tahun 2021 pasal 38 menyebutkan “Pemanfaatan melalui KSP, BGS atau BSG dilaksakanan setelah mendapat IZIN TERTULIS DARI BUPATI” jadi selama belum mendapatkan izin tertulis dari Bupati Kabupaten Tangerang, maka dilarang melakukan kegiatan apapun dilokasi rencana pembangunan,” paparnya.

Septian meminta kepada pemerintah Desa Cikupa dan Pemerintah Kabupaten Tangerang serta pihak pengembang untuk tidak melakukan segala bentuk aktifitas sebelum adanya kesepakatan antara semua pihak.

Selanjutnya, kuasa hukum warga juga akan mengajukan laporan informasi kepada aparatur penegak hukum terkait adanya dugaan dan potensi penyelamuran serta penyelundupan hukum yang telah dilakukan oleh oknum-oknum yang terkait dengan persoalan dimaksud.

“Kami juga akan mengadukan persoalan ini kepada Presiden Joko Widodo agar memberikan perhatian Khusus terhadap persoalan yang saat ini terjadi,” pungkasnya. (Fie/redaksi)

Penggusuran Lahan di Desa Cikupa Disebut Ilegal & Melawan Hukum, Warga Akan Mengadu ke Presiden Jokowihttp://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2022/04/IMG-20220331-WA0054-1024x579.jpghttp://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2022/04/IMG-20220331-WA0054-200x200.jpg admin SEPUTAR TANGERANG
tppinews.com, TANGERANG-Penggusuran lahan di RT1/1 Desan Cikupa, Kabupaten Tangerang disebut sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Warga pun akan mengadukan persoalan yang dialaminya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). 'Tindakan penggusuran lahan oleh PT Langkah Terus Jaya dan pihak Pemerintah Desa Cikupa yang diduga memperoleh back up dari aparat serta ormas,...
<!-- wp:image {"id":13103,"sizeSlug":"large"} --> <figure class="wp-block-image size-large"><img src="http://www.tppinews.com/wp-content/uploads/2022/04/IMG-20220331-WA0054-1024x579.jpg" alt="" class="wp-image-13103"/></figure> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>tppinews.com, TANGERANG-Penggusuran lahan di RT1/1 Desan Cikupa, Kabupaten Tangerang disebut sebagai tindakan ilegal dan melawan hukum. Warga pun akan mengadukan persoalan yang dialaminya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Tindakan penggusuran lahan oleh PT Langkah Terus Jaya dan pihak Pemerintah Desa Cikupa yang diduga memperoleh back up dari aparat serta ormas, terhadap warga RT1/1 Desa cikupa, adalah tindakan sewenang-wenang, (Misbruik Van Standigheden) ilegal dan melawan hukum," jelas Septian Prasetyo, kuasa hukum warga dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/4/2022).</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Septian mengatakan, tentang pengosongan atau penggusuran lahan Komisi HAM PBB melalui Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 1993/77 dan 2004/28 mengategorikan penggusuran paksa sebagai pelanggaran HAM berat.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Karena perampasan hak atas perumahan yang layak dapat berujung pada pelanggaran terhadap serangkaian hak dasar lainnya, yaitu hak atas rasa aman, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas pendidikan bagi anak-anak korban penggusuran paksa," katanya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Setiap warga negara juga dilindungi dari penggusuran paksa berdasarkan Kovenan Internasional Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Dan dalam Pasal 28D UUD RI 1945 disebutkan 'setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum'," imbuhnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Berdasarkan ketentuan HAM dan UUD 1945 tersebut, penggusuran harus dijadikan pilihan terakhir oleh pemerintah setelah menempuh proses partisipasi dan musyawarah yang seimbang dengan warga terdampak.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Pemerintah juga wajib untuk memberikan perlindungan prosedural bagi warga terdampak, yaitu dengan merelokasi warga terdampak terlebih dahulu ke lokasi baru yang layak sebelum penggusuran dilaksanakan.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Atau memberikan ganti untung terhadap lahan warga yang terkena dampak, tidak menggunakan pendekatan intimidasi dan kekerasan, tidak menggunakan kekuatan aparat secara berlebihan, dan menghormati upaya hukum yang ditempuh oleh warga terdampak," katanya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Dia mengungkapkan, warga di lokasi penggusuran telah menduduki lahan mereka selama puluhan tahun lamanya, yang mendiami sekarang sudah anak cucunya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Adapun sebagian dari mereka bahkan tanda bukti pembayaran pajak SPPT tahun 1990-an. Serta ada yang mempunyai Letter C Tahun 1989. Meski demikian, pemerintah tidak kunjung menerbitkan sertifikat yang dimohonkan.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Padahal Pasal 1963 jo. 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjamin hak warga untuk memperoleh sertifikat setelah menduduki suatu lahan dengan itikad baik selama lebih dari 20 tahun," ungkapnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Lebih lanjut, terkait sengketa kepemilikan lahan, pemerintah dalam hal ini pihak Desa Cikupa, juga berkewajiban untuk menunjukkan bukti kepemilikannya berupa sertifikat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Namun, diakui sendiri oleh pihak Desa Cikupa bahwa mereka tidak memiliki sertifikat, padahal tindakan penelantaran tanah termasuk ke dalam tindak pidana berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," tuturnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Ketika pihak Desa Cikupa tidak dapat membuktikan kepemilikan lahannya, maka proses pengambilalihan lahan pun menjadi ilegal, dengan mengerahkan aparat yang juga ilegal, yaitu aparat TNI dan POLRI yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan penggusuran paksa.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Menurutnya, perjanjian antara mantan Kepala Desa Cikupa dengan PT. Langkah Terus Jaya diduga telah menyalahi prosedur karena tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 Permendagri no 96 Tahun 2017 tentang pengelolaan aset desa, yang berbunyi 'pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama melalui kesepakatan musyawarah desa'.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Pemerintah Desa setempat juga tidak pernah membicarakan hal tersebut kepada warga dan hanya memanggil warga ketika telah terjadi perjanjian antara Pemerintah Desa Cikupa dengan PT. Langkah Terus Jaya  (Perjanjian Bangun Guna Serah) serta hanya menyampaikan warga akan diberi uang kerohiman sebagai ganti bangunan sebesar Rp400 ribu per luas bangunan.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 77 tahun 2021 pasal 38 menyebutkan “Pemanfaatan melalui KSP, BGS atau BSG dilaksakanan setelah mendapat IZIN TERTULIS DARI BUPATI” jadi selama belum mendapatkan izin tertulis dari Bupati Kabupaten Tangerang, maka dilarang melakukan kegiatan apapun dilokasi rencana pembangunan," paparnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Septian meminta kepada pemerintah Desa Cikupa dan Pemerintah Kabupaten Tangerang serta pihak pengembang untuk tidak melakukan segala bentuk aktifitas sebelum adanya kesepakatan antara semua pihak.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Selanjutnya, kuasa hukum warga juga akan mengajukan laporan informasi kepada aparatur penegak hukum terkait adanya dugaan dan potensi penyelamuran serta penyelundupan hukum yang telah dilakukan oleh oknum-oknum yang terkait dengan persoalan dimaksud.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Kami juga akan mengadukan persoalan ini kepada Presiden Joko Widodo agar memberikan perhatian Khusus terhadap persoalan yang saat ini terjadi," pungkasnya. (Fie/redaksi)</p> <!-- /wp:paragraph -->